Kampar, 13 Maret 2026–  LSM PENJARA DPC Kampar menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang mulai memproses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp55 miliar untuk pembayaran THR bagi ribuan ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Kampar. Dana tersebut diproses sesuai mekanisme keuangan daerah dan diperkirakan akan segera diterima para pegawai dalam waktu dekat.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, menilai percepatan pencairan THR merupakan langkah positif pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kesejahteraan aparatur serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat menjelang Lebaran.

“LSM PENJARA DPC Kampar memandang kebijakan percepatan pencairan THR ini sebagai langkah yang baik. Selain memberikan kepastian bagi ASN, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah menjelang Hari Raya,” ujar Budi Hendra dalam keterangan persnya, Jumat.

Menurutnya, kesejahteraan ASN juga memiliki dampak sosial yang luas karena sebagian besar aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM, sangat bergantung pada meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri.

Namun demikian, LSM PENJARA juga mengingatkan agar proses pencairan THR tetap dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi keuangan negara, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh mekanisme administrasi berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Transparansi sangat penting agar masyarakat melihat bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional,” tambahnya.

Selain itu, LSM PENJARA DPC Kampar juga berharap momentum pencairan THR ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat stabilitas ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang biasanya mengalami peningkatan transaksi menjelang Hari Raya.

“Harapan kita, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan ASN, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Kampar secara lebih luas,” tutup Budi Hendra.

LSM PENJARA DPC Kampar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.