Banjar – Pemerintah Kota Banjar melalui petugas gabungan terus mengintensifkan operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Dalam dua hari pelaksanaan, Selasa–Rabu (7–8 April 2026), ratusan kendaraan berhasil terjaring dengan pendekatan yang mengedepankan edukasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Teny Heru Siswanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Pada hari pertama, Selasa (7/4/2026), operasi digelar di wilayah Kelurahan Kota Banjar. Petugas memberhentikan sebanyak 610 kendaraan, terdiri dari 602 kendaraan roda dua (R2) dan 8 kendaraan roda empat (R4). Dari jumlah tersebut, 61 wajib pajak menyatakan kesanggupan untuk melunasi tunggakan, sementara 20 kendaraan langsung melakukan pembayaran di tempat.

Total penerimaan pada hari pertama mencapai Rp6.278.500. Rinciannya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, serta denda, ditambah penerimaan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp1.110.000.

Sementara itu, pada hari kedua, Rabu (8/4/2026), kegiatan dilaksanakan di wilayah Parungsari. Petugas menjaring 243 kendaraan, terdiri dari 207 kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat. Sebanyak 21 wajib pajak menyatakan kesanggupan membayar tunggakan, dan 8 kendaraan langsung melunasi pajak di lokasi.

Penerimaan pada hari kedua tercatat sebesar Rp2.756.200, dengan tambahan SWDKLLJ sebesar Rp404.000.
Jika ditotal selama dua hari pelaksanaan, petugas berhasil memberhentikan 853 kendaraan. Selain itu, sebanyak 82 wajib pajak menyatakan kesanggupan membayar tunggakan, dan 28 kendaraan langsung melakukan pembayaran di tempat. Total penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp9.034.700, belum termasuk potensi tambahan dari wajib pajak yang berkomitmen melunasi tunggakan.

dalam kedua operasi tersebut tidak ditemukan adanya penindakan tilang oleh pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan lebih difokuskan pada pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa operasi gabungan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.