Bangkinang — Kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti kembali diuji dengan munculnya beban hutang daerah yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Setelah sejak awal menjabat dibebani tugas menyelesaikan tunda bayar sekitar Rp68 miliar, kini pemerintah daerah kembali dihadapkan pada hutang RSUD Bangkinang yang mencapai ± Rp16 miliar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar beberapa hari lalu, anggota dewan secara tegas meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan hutang RSUD tersebut. Rekomendasi ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pelayanan kesehatan dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi rekomendasi itu, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan komitmennya:
“Jika pembayaran hutang ini tidak menyalahi aturan, Pemda Kampar akan membayar. Namun jika terdapat hal yang berpotensi melanggar aturan, maka perlu dilakukan audit ulang demi kebaikan kita semua dan masa depan Kabupaten Kampar.”
Tokoh masyarakat Abu Nazar menegaskan bahwa pemerintah saat ini menanggung beban yang tidak kecil akibat kesalahan masa lalu.
“Awal beliau menjabat saja sudah diberi tugas membayar tunda bayar sekitar Rp68 miliar. Sekarang muncul lagi hutang RSUD sekitar Rp16 miliar. Masyarakat harus tahu beratnya beban yang sedang ditanggung pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian hutang dilakukan secara bertahap, transparan, dan sesuai regulasi, agar pelayanan publik tetap berjalan dan struktur APBD tetap sehat.(juf)