Menanggapi keputusan berani Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar yang akhirnya mengambil langkah tegas memutus kontrak pengerjaan proyek strategis kawasan wisata "The Mummy", Aktivis sekaligus Pemerhati Sosial-Pemerintahan Kota Banjar, Irwan Herwanto, S.IP., menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sikap transparan dan akuntabel yang ditunjukkan oleh jajaran eksekutif.

Menurut Irwan, langkah pemutusan kontrak ini bukan sekadar keputusan administratif biasa, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Pemkot Banjar menolak berkompromi dengan ketidakprofesionalan yang merugikan keuangan daerah serta kepentingan masyarakat luas.

Inilah ketegasan yang dinanti, menyelamatkan aset dan anggaran daerah. Sebagai pengamat yang terus mengawal jalannya roda pemerintahan di Kota Banjar, Irwan Herwanto menilai bahwa proyek wisata "The Mummy" awalnya membawa harapan besar untuk mendongkrak sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam perjalanannya, proyek ini justru mengalami deviasi yang signifikan dan berlarut-larut tanpa progres yang jelas (mangkrak).

"Langkah tegas yang diambil Pemkot Banjar untuk memutus kontrak adalah keputusan yang sangat tepat, konstitusional, dan memang sudah semestinya dilakukan. Kita tidak boleh membiarkan anggaran daerah tersandera oleh pihak ketiga atau penyedia jasa yang tidak memiliki komitmen dan kapabilitas. Ini adalah bentuk penyelamatan aset negara dan penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan (good governance)," ujar Irwan

Beberapa poin krusial mengapa publik dan seluruh elemen masyarakat harus mengawal dan mendukung penuh keputusan Pemkot Banjar terkait proyek wisata The Mummy ini.
 
Pertama, pencegahan kerugian yang lebih besar (mitigasi risiko). Dengan mempertahankan penyedia jasa yang sudah terbukti gagal memenuhi target (wanprestasi) hanya akan memperpanjang masa mangkraknya proyek. Pemutusan kontrak memotong rantai kerugian waktu dan anggaran.

Kedua, sikap tegas ini membuktikan bahwa Pemkot Banjar menunjukkan penegakan regulasi pengadaan barang dan jasa serta patuh pada aturan perundang-undangan (Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Penyedia yang gagal harus menerima sanksi, termasuk ancaman masuk dalam daftar hitam (blacklist).

Ketiga, langkah ini memberikan pesan berkekuatan hukum tetap kepada para kontraktor maupun investor lain yang ingin masuk ke Kota Banjar agar tidak main-main dengan komitmen waktu, mutu, dan volume pekerjaan. 

Lebih lanjut, alumnus Ilmu Pemerintahan (S.IP.) ini juga memberikan catatan dan rekomendasi komprehensif kepada Pemkot Banjar agar momentum ketegasan ini membawa dampak positif jangka panjang.

Pemkot Banjar, melalui Inspektorat dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus segera melakukan audit investigatif untuk menghitung secara riil progres yang sudah berjalan versus anggaran yang sudah dikucurkan. Jangan sampai ada hak daerah yang tertinggal di tangan penyedia lama.

Sesuai aturan, Pemkot harus memastikan jaminan pelaksanaan dari pihak penyedia segera dicairkan dan disetorkan ke kas daerah sebagai bentuk ganti rugi atas wanprestasi tersebut.

Pemkot melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) wajib mengevaluasi sistem kualifikasi dan 'due diligence' (uji tuntas) terhadap rekam jejak finansial dan teknis pihak ketiga di masa mendatang, guna menghindari kejadian serupa terulang pada proyek strategis lainnya.

Kawasan wisata Banjar Water Park yang menjadi area "The Mummy" memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Pemkot diharapkan segera merumuskan langkah taktis, apakah akan melakukan lelang ulang dengan skema yang lebih ketat atau mengalihkan konsep pengelolaan demi kemaslahatan masyarakat Kota Banjar.

"Kami, dari unsur aktivis dan pemerhati sosial-pemerintahan, akan terus berdiri mengawal keputusan tegas ini. Kita ingin melihat Kota Banjar maju dengan pembangunan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maju terus Pemkot Banjar, tegakkan aturan demi kesejahteraan rakyat!" pungkas Irwan Herwanto.